Islamic Economics from Munjul - Ekonomi Islam Untuk Indonesia Lebih Baik

Refleksi Islam Politik Pasca Reformasi ...

Yusuf Wibisono
Staf Pengajar FEUI dan Pemerhati Islam Politik

Hasil pemilu legislatif 2009 menunjukkan bahwa 3 partai Islam terbesar yaitu PKS, PPP, dan PBB, hanya mampu mendulang 14,99%, tidak banyak berbeda dengan perolehan sepuluh tahun lalu dalam pemilu legislatif 1999. Padahal pada pemilu 2004 partai-partai Islam mampu mendulang 21% suara. Partai Islam-inklusif -PAN dan PKB- dan partai sekuler-inklusif -Partai Golkar- yang disebut Baswedan (2004) sebagai Islam-friendly parties, bahkan mengalami penurunan signifikan dari 42% pada 1999 menjadi 25% pada 2009. Hal ini secara jelas menunjukkan stagnasi Islam politik. Dalam satu dekade terakhir, partai-partai Islam tidak mampu menarik dukungan publik yang lebih luas. Mengapa Islam politik pasca reformasi mengalami kegagalan?
Dalam rentang 6 dekade terakhir, terjadi transformasi politik Islam di Indonesia. Di era 1950-an, hanya ada partai Islam (Islamist parties) dengan agenda negara Islam dan penerapan syariah. Pasca reformasi di akhir 1990-an, tidak hanya terdapat partai Islam dengan agenda tunggal penerapan syariah, namun juga terdapat partai Islam-inklusif dan partai sekuler-inklusif dengan agenda yang lebih umum yaitu masuknya nilai dan moral Islam dalam kebijakan negara dan pembangunan.
Secara umum, partai Islam di Indonesia tampil semakin moderat dan dengan agenda yang semakin pragmatis. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara Muslim besar-demokratis lainnya yaitu Turki. Banyak pakar percaya bahwa keterlibatan dalam proses politik, baik secara demokratis ataupun tidak, akan membawa pemimpin partai Islam menjadi moderat secara ideologis seperti beralih dari teokrasi ke demokrasi.
Mecham (2004) menunjukkan bahwa moderasi ideologis AKP di Turki merupakan hasil dari beberapa faktor institusional. Pertama, gerakan mendapat kebebasan untuk membuat pilihan strategis dalam sistem politik yang memberi political entrepreneurship dengan peluang kredibel untuk kekuasaan. Kedua, negara dan elemen masyarakat madani menerapkan kendala-kendala institusional publik pada perilaku gerakan. Ketiga, interaksi antara pemimpin gerakan, konstituen dan negara meningkatkan informasi gerakan tentang potensinya dan pilihan-pilihan strategis yang dimilikinya.
Namun, berbeda dengan AKP yang sangat moderat yang meraih kemenangan dalam tiga kali pemilu 2002, 2007 dan 2009, moderasi ideologis partai-partai Islam di Indonesia, tidak diikuti dengan meningkatnya dukungan publik. Mengapa moderasi ideologis AKP membawa kemenangan sedangkan moderasi ideologis partai Islam Indonesia justru berbuah pesimisme bahkan sinisme politik?

Moderasi Ideologis dan Political Learning
Kehadiran partai Islam di pentas demokrasi dengan isu yang semakin moderat, membuktikan adanya proses political learning. Bermeo (1992) mendefinisikan political learning sebagai “the process through which people modify their political beliefs and tactics as a result of severe crises, frustrations, and dramatic changes in environment”. Political learning berangkat dari premis bahwa keyakinan tidak sepenuhnya kebal dari perubahan dan dapat dipengaruhi oleh “political events”. Political learning dapat mempengaruhi keyakinan dasar ideologis atau secara sederhana mempengaruhi cara yang dipilih untuk mencapai tujuan yang konstan.
Dalam kasus AKP di Turki, moderasi ideologis partai adalah hasil dari political learning dalam periode waktu yang ekstensif. Ia muncul sebagai hasil dari respon strategis atas berbagai hambatan institusional dan pengalaman demokrasi untuk memperoleh kekuasaan. Moderasi ini hanya terjadi setelah interaksi panjang antara pemimpin partai dengan negara dan konstituen yang membuat partai mendapat informasi lebih banyak tentang preferensi pemilih dan kendala-kendala dari negara.
Dalam kasus Indonesia, moderasi ideologis terlihat jelas pada kasus PKS. Setelah mengalami kegagalan pada pemilu 1999, PKS tampil di pemilu 2004 dengan memperluas citra modernis dan moderat partai dengan slogan “bersih dan peduli”. Moderasi ideologis yang berjalan beriringan dengan kinerja partai di tingkat akar rumput, mampu mendongkrak raihan suara PKS secara signifikan. Moderasi PKS terus berlanjut hingga pemilu 2009, bahkan dengan derajat yang semakin tinggi. Namun moderasi signifikan ini tidak berbuah membesarnya dukungan publik pada PKS. Raihan suara PKS stagnan.
Political learning partai-partai Islam adalah fenomena umum. Namun di Indonesia, partai-partai Islam gagal menampilkan diferensiasi dan kemampuan partai dalam mengelola pemerintahan. Menurunnya dukungan terhadap partai-partai Islam terlihat disebabkan oleh semakin meningkatnya persepsi kesenjangan antara idealitas Islam partai dan kompromi-kompromi politik di lapangan. Pemimpin partai Islam juga gagal memunculkan “creative action” yang mengizinkan mereka mempertahankan orisinalitas-nya dan pada saat yang sama memperluas daya tarik mereka terhadap konstituen.
Partai-partai Islam dilihat publik semakin pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan semata. Dalam rangka meraih kekuasaan dan mengumpulkan dana, partai-partai Islam masuk ke banyak koalisi cair dengan partai-partai sekulet, baik di tingkat nasional maupun lokal. Beberapa kasus besar juga tercatat oleh publik yang memperlihatkan pragmatisme jangka pendek dan bergesernya orientasi kerakyatan partai-partai Islam seperti kasus impor beras, kenaikan harga BBM, blok Cepu, BLBI dan lain-lain.
Kemenangan partai Islam dibanyak negara sebagian besar disebabkan oleh kegagalan partai sekuler yang lemah dan korup. Di Aljazair, kemenangan FIS terjadi beriringan dengan turunnya kinerja partai mayoritas FLN. Koalisi rent-seeking yang menyatu di dalam FLN menghambat ketersediaan pilihan kebijakan dalam krisis fiskal. FLN merespon krisis fiskal khususnya dengan merubah kebijakan regulasi dan distribusi, yaitu liberalisasi pasar dan reformasi sektor publik, yang membawa pada keluarnya kelompok menengah dari FLN yang kemudian menggeser dukungannya ke FIS. Dukungan kelompok menengah ini, khususnya pelaku usaha kecil, birokrat tingkat bawah dan kelompok terdidik, menjadi kunci kemenangan FIS (Chibber, 1996). Sedangkan kemenangan partai Refah di Turki sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor internal negara seperti fragmentasi kekuatan politik, distribusi pendapatan yang sangat tidak merata, menurunnya kapasitas redistribusi dan menurunnya moral otoritas negara (Öniş , 1997).
Hal ini secara jelas juga terjadi pada PKS di pemilu 2004. PKS yang tampil dengan kampanye pemerintahan “bersih dan peduli”, bukan ke-Islam-annya, mampu menarik simpati publik yang telah kehilangan kepercayaan pada partai-partai sekuler yang dianggap lemah dan korup. Maka, ketika kemudian partai-partai Islam dipersepsikan tidak berbeda dengan partai sekuler yang lemah dan korup, maka dukungan publik-pun terhenti. Bahkan PPP dan PBB pada pemilu 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara jelas kita melihat bahwa kunci kemenangan partai Islam adalah keberpihakan pada rakyat, kemampuan mengelola pemerintahan dan citra anti korupsi, bukan moderasi ideologis semata. Citra pemerintahan bersih dan pro-rakyat ini justru mampu dimunculkan pada sosok SBY yang kemudian menjadi faktor kunci kemenangan PD pada pemilu 2009 ini.

Kinerja Publik dan Kemenangan Partai
Kinerja partai di ranah publik adalah kunci kemenangan di pentas demokrasi. Partai-partai Islam yang mencoba memperluas dukungan publik hanya semata mengandalkan moderasi ideologis secara jelas mengalami kegagalan. Kinerja partai di lembaga legislatif maupun eksekutif menjadi parameter keberhasilan yang secara mudah dilihat publik.
Di Turki, AKP yang mampu mendapat simpati publik dan menguasai pemerintahan lokal, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik di tingkat lokal dengan menyerap aspirasi rakyat, terutama di daerah-daerah industri baru, dengan secara pragmatis menyelesaikan permasalahan dengan sikap business-friendly, pro-Uni Eropa, pro globalisasi dan outward-looking. Dikombinasikan dengan kekuatan organisatoris AKP di tingkat akar rumput yang hebat dan penzaliman pemimpin partai yang populis, membuat AKP mendapat kepercayaan pemilih di tingkat nasional yang menginginkan perubahan dari keterpurukan ekonomi nasional dan kesenjangan yang besar.
Hal ini kemudian dibuktikan setelah AKP naik ke kursi kekuasaan. Secara mengejutkan AKP mampu membawa Turki mendekat ke Uni Eropa, sesuatu yang tak mampu dilakukan pemerintahan manapun sebelumnya. Di saat yang sama, AKP mampu membawa pemulihan ekonomi Turki dari jurang resesi menuju kesejahteraan. Prestasi ekonomi Turki secara jelas menunjukkan perbaikan setelah AKP naik ke kursi kekuasaan pada 2002. Hasinya, pada pemilu 2007, AKP kembali memenangkan pemilu Turki secara telak dengan mendapat 47% suara.
Belajar dari pengalaman AKP, partai-partai Islam Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja mereka di ranah publik, dengan secara pragmatis menyelesaikan berbagai permasalahan riil yang dihadapi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan gratis, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat dimulai di tingkat lokal dimana partai-partai Islam memegang kekuasaan. Keberhasilan mengelola pemerintahan lokal akan menjadi modal penting dalam mengejar kemenangan di pemilu nasional.

Republika, "Refleksi Islam Politik", 26 Juni 2009.

Labels: Sosial-Politik

posted by islamic economics from munjul @ Monday, June 15, 2009