Cost of Adjusment?
TIRANI ANGKAKenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 meninggalkan lara mendalam bagi sebagian besar rakyat negeri ini. Pemerintahan SBY-JK yang mengusung perubahan pro-rakyat justru menaikkan harga BBM hingga tiga kali untuk tahun 2005 ini yaitu pada bulan Maret, Agustus (untuk industri), dan Oktober. Kenaikan BBM 1 Oktober menjadi klimaks karena kenaikannya yang fantastis. Apakah kenaikan BBM yang lebih dari 100% ini sudah diperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat luas?
Analisa dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah cenderung underestimate. Pemerintah seringkali berpegangan pada sederet argumentasi teoritis formal tanpa mencoba menukik lebih dalam kepada kenyataan di lapangan. Kebijakan ekonomi tidak bisa selalu didasarkan pada asumsi linearitas, rasionalitas, dan sederet asumsi formal lainnya pada dunia nyata, terlebih pada perekonomian yang sedang tidak normal.
Sebagai misal, pemerintah menaikkan harga BBM hingga lebih 100% seraya pada saat yang sama menyatakan dampaknya akan kecil terhadap inflasi. Berdasarkan pengalaman historis, kenaikan harga BBM rata-rata 30% akan menaikkan inflasi sebesar 0,7-1,2%. Mungkin dengan argumen inilah kemudian diperkirakan dampak kenaikan BBM 1 Oktober terhadap inflasi adalah kecil yaitu hanya akan berkisar antara 2,5-3,0%. Dengan demikian diperkirakan inflasi hingga akhir tahun akan berada di posisi 12%. Menko Perekonomian bahkan berani menyatakan bahwa inflasi tahun ini bisa ditekan dibawah 11%. Yang menjadi pertanyaan, dengan kondisi perekonomian yang tidak normal, apakah normal memakai asumsi linearitas seperti itu?
Dalam situasi tidak normal, asumsi-asumsi formal seringkali tidak berjalan. Betapa banyak prediksi teori-teori formal rontok di negeri ini seperti pada kasus krisis ekonomi 1997. Hal ini juga kita lihat dalam kenaikan BBM 1 Oktober lalu. Harga-harga telah melambung terlebih dahulu, jauh sebelum kenaikan harga BBM ditetapkan. Pasca pengumuman, kenaikan harga kembali melonjak namun kini secara merata.
Yang meresahkan, perilaku pelaku ekonomi juga tidak bisa selalu diprediksi. Perilaku pelaku ekonomi seringkali irasional. Lihatlah antrian panjang pemilik kendaran di SPBU menjelang pemberlakukan harga baru atau serbuan konsumen ke mal dan supermarket dengan memborong berbagai kebutuhan rumah tangga. Lihat pula kelangkaan BBM yang terjadi diberbagai daerah yang menyebabkan masyarakat harus membeli BBM dari pihak ketiga dan tentunya dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Sebuah kebijakan hanya akan berjalan jika didukung institusi yang kuat. Lihat komitmen Menteri Perdagangan yang terus memonitor kenaikan harga, namun harga-harga tetap melambung tak terkendali. Tarif angkutan umum juga melambung jauh diatas ketentuan Dephub. Lihat juga komitmen pemerintah untuk tidak lagi akan menaikkan harga BBM, dengan harapan ekspektasi inflasi akan habis di tahun ini dan di tahun 2006 inflasi dapat diredam pada kisaran 7-8%. Namun tak lama berselang dari kenaikan BBM, PT PLN langsung meminta kenaikan TDL dan PT PGN ngotot hendak menaikkan harga elpiji. Ekspektasi inflasi yang diharapkan meredup, akhirnya kembali menyala. Mungkin dengan pertimbangan diatas, BI merevisi prediksi inflasi tahun ini pasca kenaikan BBM 1 Oktober dari semula 12% menjadi 14%.
Di lapangan sendiri, masyarakat mengalami beban yang jauh dari prediksi pemerintah, dan terdistribusi secara tidak merata. Sebagai misal, dari data statistik industri 2003 diketahui bahwa komponen input BBM hanya merupakan 3,68% dari input total industri. Sehingga kenaikan harga BBM 100% hanya akan menyebabkan kenaikan biaya produksi 3,68% saja.
Namun di lapangan, kenyataan berbicara lain. Industri kecil dan padat karya memiliki intensitas komponen input BBM jauh lebih tinggi, sehingga harus gulung tikar karena tidak mampu menahan kenaikan harga BBM yang fantastis. Industri tekstil yang 30% input-nya adalah BBM akhirnya memilih tutup daripada melanjutkan produksi. Industri tekstil di Bandung dan Solo mem-PHK 70 ribu karyawan-nya. Hingga akhir tahun diperkirakan setengah juta karyawan akan dirumahkan.
Begitupun yang terjadi dengan ribuan nelayan di seluruh nusantara yang tidak mampu lagi melaut dan memilih pergi ke kota menjadi kuli dan buruh. Komponen BBM (solar) mencapai 40% dari total biaya produksi nelayan. Sehingga kenaikan biaya produksi akibat kenaikan solar yang 107% semestinya berkisar 40%. Namun badai belum berlalu. Merekapun kesulitan mendapatkan solar sehingga harus membeli dari pihak ketiga hingga Rp 6.000,- per liter. Maka beban biaya produksi nelayan melambung dari 40% menjadi 70%. Hal ini masih ditambah lagi dengan harga alat-alat untuk melaut yang juga ikut terdongkrak naik hingga sekitar 90% seperti jaring dan batu timah yang sebelumnya Rp 40.000,- dan Rp 6.000,- naik menjadi Rp 70.000,- dan Rp 12.000,-. Ditambah dengan berbagai retribusi dan pungutan liar yang minimal 10% dari biaya produksi, lengkap penderitaan para nelayan.
Selain underestimate, analisa dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah juga cenderung tidak manusiawi. Dampak kenaikan harga BBM terutama terhadap kondisi sosio-ekonomi, cenderung dipandang sebagai angka statistik semata.
Lihatlah komentar pemerintah terhadap angka kemiskinan yang dipastikan membengkak setelah kenaikan BBM. Pemerintah mengklaim bahwa beban inflasi yang dialami masyarakat miskin sudah tertutup dengan bantuan subsidi tunai (BLT) sebesar Rp 100.000,- per bulan, bahkan masyarakat miskin mendapat kelebihan Rp 40.000,- per bulan. Betapa banyak asumsi yang melandasi klaim ini? Bagaimana bisa dipastikan bahwa beban kenaikan harga yang ditanggung si miskin hanya Rp 60.000,- per bulan? Bagaimana bisa dipastikan semua masyarakat miskin mendapat BLT? Bagaimana bisa dipastikan bahwa si miskin benar-benar menerima Rp 100.000,- secara utuh, tanpa potongan? Bagaimana kelanjutan nasib si miskin setelah BLT berakhir karena kenaikan harga adalah permanen? Bagaimana pula nasib masyarakat yang tidak masuk kategori miskin BPS tetapi berada dekat dengan garis kemiskinan (near the poor)? Bagaimana pula dengan nasib orang-orang miskin “baru” dalam bulan-bulan ini akibat gelombang PHK?
Sebagai misal, kita cek satu saja asumsi diatas, yaitu memastikan si miskin memperoleh BLT. Kepala Bappenas mengklaim bahwa BLT tidak akan ada kebocoran karena disalurkan langsung dari rekening Depkeu ke rekening BRI dan PT Pos sebagai penyalur dana BLT. Namun apa lacur, petugas BPS gagal mengidentifikasi orang miskin, di lapangan semua orang berebut menjadi miskin, dan birokrasi tetap bekerja secara korup. Kebocoran-pun membengkak tak terkendali. Padahal, jika BLT bocor 10% saja, hal ini sama artinya menghancurkan hidup 1,5 juta keluarga miskin, ekivalen dengan 6 juta orang miskin!
Dampak kenaikan harga bagi masyarakat juga tidak terdistribusi secara merata. Keluarga dengan penghasilan tetap dipastikan akan langsung rontok daya beli-nya. Apalagi dengan keluarga yang penghasilannya tidak menentu. Terlebih lagi dengan keluarga yang kepala keluarganya di-PHK.
Prediksi angka kemiskinan yang dibuat pemerintah cenderung formalistik dan tidak memperlihatkan empati yang memadai terhadap kemanusiaan si miskin. Kemiskinan yang diprediksi kepala Bappenas bertambah 1 juta keluarga, tidaklah sebatas angka belaka. Dibaliknya ada biaya sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kemanusiaan yang tidak dapat diperhitungkan secara moneter. Berbagai tragedi kemanusiaan tidak bisa dihargai hanya dengan sebatas BLT Rp 100.000,- per bulan atau program padat karya yang belum ketahuan kapan terealisirnya.
Prediksi tambahan 1 juta pengangguran oleh Menakertrans, semestinya membuat pemerintah segera melakukan perubahan radikal untuk mencegah dampak negatif dari pengangguran terhadap kemanusiaan. Atau apakah itu semua hanya dipandang sebagai cost of adjustment belaka oleh Tim Ekonomi SBY-JK?
Labels: Ekonomi Makro
posted by islamic economics from munjul @ Friday, October 28, 2005
1 Comments:
Tenang Kang, instabilitas ini kan cuma sementara, bentar lagi gaji gue dan karyawan lain kan mau di adjust, jadi pasti muncul equilibrium baru. Untuk memunculkan demand ada baiknya pertumbuhan konsumsi di jaga biar sektor real bergerak.
Eh elo YM id-nya kok nggak pernah aktif? Gue biar akuntan tp gue senang banget sama makro ekonomi. Gue pengen discuss banyak sama elo...tenang discuss ama gue mah rame dan peace...
-nurman-
Post a Comment
<< Home